KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Deflasi bulanan Indonesia kembali terjadi. BPS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,14% pada Juli 2026 secara bulanan, sementara inflasi tahunan (year-on-year/yoy) berada di level 2,88%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama dengan deflasi 0,89% dan andil terhadap deflasi total sebesar 0,26%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono merinci komoditas yang paling menekan adalah bawang merah dengan andil deflasi 0,11%, disusul cabai merah dan cabai rawit masing-masing 0,06%. Telur ayam ras, tomat, dan jeruk juga ikut menyumbang andil di kisaran 0,02% hingga 0,03%.
Pasokan Melimpah atau Permintaan Melemah?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai deflasi bulanan ini lebih disebabkan oleh melimpahnya pasokan hasil panen raya hortikultura, bukan karena permintaan yang kolaps. Indikasinya, inflasi inti masih tumbuh 0,14% secara bulanan.
"Kalau deflasi ini sepenuhnya didorong lemahnya permintaan, tekanan harga seharusnya juga terlihat lebih luas pada komponen inti. Namun, inflasi inti masih tumbuh 0,14 persen secara bulanan," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8).
Ia menambahkan, inflasi tahunan yang terjaga di 2,88% menunjukkan permintaan di luar sektor pangan masih relatif stabil. Meski begitu, kondisi ini tidak otomatis menguntungkan semua pihak.
Petani Jadi Korban saat Panen Raya
Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 memang naik ke level 127,84. Namun, Yusuf menyebut kenaikan ini semu lantaran lebih disebabkan oleh penurunan indeks harga yang dibayar petani, bukan karena kenaikan harga jual hasil panen.
"Ketika harga jual hasil panen jatuh di tingkat tapak, daya beli riil petani sebetulnya tetap tergerus. Ini yang membuat deflasi pasokan tidak boleh direspon secara pasif," tegasnya.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi skema perlindungan pendapatan petani saat panen raya. Fasilitas penyimpanan komoditas cepat busuk (perishable goods) masih minim di daerah penghasil utama. Yusuf meminta realisasi cold storage berbasis komunitas petani dan optimalisasi Sistem Resi Gudang khusus produk hortikultura. Tanpa itu, petani selalu menjadi pihak paling dirugikan setiap kali panen melimpah.
"Sinkronisasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga harus melampaui urusan stabilisasi harga konsumen. Fokusnya wajib digeser untuk menjamin batas bawah harga jual yang adil bagi produsen skala kecil," imbaunya.
Ancaman PHK dan Tekanan Buruh Industri
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan deflasi tidak boleh dirayakan berlebihan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juni 2026. Tekanan pendapatan ini paling memukul pekerja formal, buruh industri padat karya, dan rumah tangga kelas menengah bawah yang bergantung pada upah bulanan.
"Deflasi Juli belum layak disebut tanda ekonomi lemah secara menyeluruh, tetapi ia juga tidak boleh dirayakan berlebihan karena tekanan pendapatan rumah tangga dan pasar kerja masih nyata," kata Syafruddin.
Dampaknya merembet ke ekosistem ekonomi bawah seperti ritel kecil, warung makan, hingga bisnis indekos. Syafruddin mencontohkan kasus perumahan 1.900 pekerja lokal oleh PT GNI di Morowali Utara yang terbukti memukul usaha mikro di sekitar kawasan industri.
Intervensi Pemerintah yang Dibutuhkan
Syafruddin mendorong pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen melalui Bulog dan BUMD agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Intervensi di hilir harus berani dan terukur.
"Pemerintah tidak bisa membiarkan petani menanggung rugi sendirian saat pasokan melimpah, sementara di sisi lain distribusi antarwilayah masih sangat menantang," tegasnya.
Ketimpangan logistik antardaerah juga perlu dibenahi. Disparitas inflasi tahunan antara Papua Barat yang mencapai 5,47% dengan Papua Selatan yang hanya 1,46% menunjukkan masalah distribusi yang tajam. Selain itu, percepatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai penting untuk menjaga daya beli pekerja terdampak PHK.
