Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat garis kemiskinan pada 2025 mencapai Rp956.990 per kapita per bulan. Angka ini naik dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp925.522. Warga dengan pengeluaran di bawah ambang batas tersebut masuk dalam kategori miskin.
Kenaikan garis kemiskinan menjadi indikator utama bahwa harga kebutuhan pokok dan biaya hidup dasar masih membebani masyarakat. Meskipun lebih banyak orang bekerja, pendapatan yang diperoleh belum sepenuhnya mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.
TPT Turun, Tapi Kualitas Pekerjaan Perlu Dicermati
Dari sisi ketenagakerjaan, data menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 170.940 orang, dengan 113.760 orang masuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 107.208 orang tercatat sudah bekerja, sementara 6.552 orang masih menganggur.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik menjadi 66,55 persen, dan TPT turun dari 5,98 persen pada 2024 menjadi 5,76 persen pada 2025. Namun, penurunan angka pengangguran ini tidak otomatis menekan angka kemiskinan. Artinya, sebagian besar pekerjaan baru mungkin berada di sektor informal dengan upah rendah atau jam kerja tidak tetap.
Populasi Terus Bertambah, Tekanan pada Layanan Dasar Menguat
Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang kini mencapai 233.466 jiwa, bertambah 34.429 jiwa dibandingkan tahun 2016 yang tercatat 199.037 jiwa. Komposisi penduduk relatif seimbang dengan 118.226 laki-laki dan 115.240 perempuan.
Pertumbuhan penduduk ini menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah harus menyediakan lapangan kerja, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Tanpa itu, kualitas pelayanan publik berisiko menurun di tengah meningkatnya jumlah warga.
Apa Langkah Pemkot Selanjutnya?
Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih terpadu. Fokus utama mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan pangan dan PKH.
Tanpa intervensi yang tepat sasaran, manfaat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan ketenagakerjaan berisiko hanya dinikmati kelompok tertentu. Data terbaru ini menjadi sinyal peringatan bagi pemkot untuk segera mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang berjalan. (***)
