KOBA — Rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Pemkab Bangka Tengah menyoroti karakter lahan gambut yang dinilai mempercepat penyebaran api saat kemarau. Algafry Rahman menyatakan koordinasi itu menjadi bagian dari upaya memitigasi dan mengantisipasi karhutla di wilayah rawan.
"Rapat koordinasi ini merupakan bagian langkah memitigasi dan mengantisipasi karhutla, terutama di lahan bergambut yang berisiko meluas hingga ke beberapa perusahaan swasta," ujar Algafry.
Perusahaan IUP Diminta Bangun Bandar dan Embung
Pemkab Bangka Tengah menyarankan perusahaan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) melakukan konstruksi atau penataan lahan. Penataan itu membentuk batas berupa bandar yang berfungsi menghambat pergerakan api agar kebakaran tidak meluas ke areal perkebunan dan lahan lain.
Selain bandar, ketersediaan sumber air dekat lokasi rawan dinilai sama pentingnya. Algafry menyarankan perusahaan maupun warga yang memiliki kebun sawit membangun embung sebagai sumber air yang lebih dekat dengan titik api.
"Dalam jangka pendek, kami menyarankan pihak perusahaan ataupun warga yang memiliki kebun sawit dapat membangun embung sebagai sumber air yang lebih dekat dengan titik api," katanya.
Mengapa Lahan Gambut Butuh Penanganan Lebih Cepat
Kebakaran di lahan bergambut membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah api menjalar ke areal yang lebih luas. Pemkab mendorong perusahaan dan masyarakat yang mengelola lahan di kawasan rawan meningkatkan kesiapsiagaan, terutama saat kondisi lahan kering.
Kesiapan sarana pendukung seperti sekat atau bandar serta embung di sekitar lokasi menjadi bagian penting untuk mempercepat pengendalian ketika muncul titik api. Pemerintah daerah berharap pencegahan dilakukan sejak awal agar potensi karhutla tidak berkembang menjadi kebakaran yang berdampak lebih luas.
"Langkah ini dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di kawasan bergambut yang memiliki risiko penyebaran api lebih luas," ujar Algafry.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Pencegahan Dini
Rapat koordinasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pihak perusahaan. Pelibatan ketiga pihak dinilai penting karena lahan bergambut di Bangka Tengah berbatasan langsung dengan areal perkebunan swasta.
Pemkab belum merinci jumlah titik rawan maupun jadwal patroli lanjutan. Namun, Algafry menegaskan kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi fondasi utama sebelum musim kering melanda kawasan bergambut.
