BANGKA TENGAH — Kesepakatan KUA-PPAS menandai dimulainya tahapan penyusunan anggaran daerah untuk tahun anggaran 2027. Dokumen ini memuat proyeksi pendapatan dan belanja yang menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD.
Proyeksi defisit Rp76,8 miliar muncul dari selisih antara rencana pendapatan dan belanja yang disepakati. Angka itu menjadi gambaran awal bahwa Pemkab Bangka Tengah akan bekerja dengan ruang fiskal yang ketat sepanjang 2027.
Apa Isi Kesepakatan KUA-PPAS 2027?
KUA-PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dokumen yang mengunci arah kebijakan fiskal sebelum RAPBD dibahas lebih rinci. Kesepakatan ini ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Bangka Tengah.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menyebut pembahasan dokumen tersebut berlangsung cukup panjang dan dinamis. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi fondasi bagi tahapan anggaran berikutnya.
"KUA-PPAS ini adalah pijakan awal kita. Alhamdulillah, pemerintah daerah bersama DPRD sudah menyepakati pendapatan dan belanja daerah untuk TA 2027. Ini adalah hasil pembahasan yang cukup panjang dan dinamis," ujar Batianus.
Mengapa Defisit Rp76,8 Miliar Jadi Perhatian?
Defisit dalam penyusunan APBD bukan hal baru bagi daerah, tetapi besaran Rp76,8 miliar menunjukkan tekanan fiskal yang perlu diantisipasi. Pemkab dituntut cermat memetakan sumber pendapatan agar target tidak meleset dari proyeksi.
Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah terus mengikuti tuntutan layanan publik. Program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi pos yang sulit dikurangi tanpa berdampak ke warga.
DPRD Minta Program Rakyat Tidak Jadi Korban Efisiensi
Meski menyepakati angka defisit, DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak kehilangan fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Prioritas itu dinilai penting agar kebijakan fiskal tetap berpihak pada warga.
Permintaan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam proses penyusunan anggaran tahun depan. DPRD berharap efisiensi tidak dilakukan dengan memangkas program yang sudah lama dinantikan masyarakat.
Tahapan berikutnya adalah pembahasan Rancangan APBD 2027 yang akan merinci setiap pos pendapatan dan belanja. Pemkab dan DPRD akan kembali bertemu untuk membahas detail alokasi sebelum anggaran ditetapkan.
