BANGKA SELATAN — Polemik alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, kembali memanas. Ketua Kelompok Tani Batang, Heri, menyesalkan sikap Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Bangka Selatan yang disebut masih menunggu anggaran perubahan (ABT) untuk mencabut pohon sawit di lahan yang seharusnya menjadi area ketahanan pangan.
Heri menilai penggunaan uang negara untuk mencabut pohon sawit di lahan tersebut merupakan langkah yang keliru. Menurutnya, beban biaya pemulihan lahan seharusnya ditanggung oleh pihak yang melakukan pengalihfungsian, bukan dibebankan kepada negara.
"Kalau mencabut pohon kelapa sawit menggunakan uang negara, saya akan mempertanyakan dan melaporkan pihak terkait. Menurut saya, ini jangan sampai ada persekongkolan," tegas Heri, Jumat (7/8/2026).
Prioritas Anggaran Disebut Keliru
Heri menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian yang lebih mendesak untuk dibiayai pemerintah dibandingkan biaya pencabutan sawit. Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran tersebut di tengah masih adanya lahan tidur berupa semak belukar yang belum digarap kembali.
"Masih banyak uang negara yang dibutuhkan untuk keperluan lain di sektor pertanian. Jangan sampai anggaran justru digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat alih fungsi lahan," ujarnya.
Desakan Penegakan Hukum ke Aparat
Tak hanya soal anggaran, Heri mendesak aparat penegak hukum turun tangan menyikapi dugaan alih fungsi lahan persawahan di kawasan Bendung Mentukul dan Racap. Ia meminta persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut lahan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Heri meminta adanya kepastian mengenai status serta peruntukan lahan persawahan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia berharap langkah tegas segera diambil agar fungsi lahan persawahan dapat dikembalikan sesuai peruntukannya.
