KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Survei Litbang FSP BUMN Bersatu memotret sentimen publik yang timpang: kepercayaan pada kepemimpinan nasional tetap solid, tetapi daya beli dan stabilitas rumah tangga mulai goyah. Sebanyak 53,6 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini buruk, sementara hanya 18,2 persen yang merasa tidak khawatir—itu pun dengan catatan situasi bisa berubah sewaktu-waktu.
Departemen Head Litbang FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sektianto, menjelaskan persepsi negatif ini tidak muncul tanpa sebab. Dari data yang dihimpun, 57,5 persen responden mengaitkan buruknya ekonomi dengan ketidakpastian global, sedangkan 20,8 persen lainnya merasakan langsung dampak penurunan pendapatan.
Yang lebih memprihatinkan, survei ini menemukan stabilitas ekonomi rumah tangga berada di titik rawan. Hampir separuh responden (48,3 persen) mengaku kondisi keuangan keluarganya tidak menentu. Hanya 30,1 persen yang merasa aman karena memiliki tabungan sebagai jaring pengaman.
Sebanyak 14,3 persen responden bahkan menyebut ekonomi keluarganya sudah bergejolak, dan 5,2 persen lainnya mengaku berada di ambang kritis. "Meski masih relatif percaya diri terhadap situasi saat ini, masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melihat prospek ekonomi hingga akhir 2026 ini," ujar Tri Widodo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menariknya, tingginya angka kepuasan terhadap Prabowo—yang mencapai 81,3 persen—tidak serta-merta menghapus kekhawatiran publik. Dalam survei ini, hanya 16,4 persen responden yang menyatakan tidak puas, dan 2,3 persen memilih tidak menjawab. Namun, data ekonomi yang timpang menunjukkan bahwa kepuasan politik tidak selalu linear dengan persepsi kesejahteraan.
Tri Widodo menambahkan, temuan ini mengindikasikan bahwa optimisme masyarakat mulai menghadapi tantangan serius. "Secara mayoritas masyarakat masih merasa Prabowo Subianto sebagai pemimpin mampu memberikan kepuasan," katanya, meski di saat bersamaan tekanan ekonomi rumah tangga nyata dirasakan.
Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pencapaian politik dengan perbaikan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di tengah gejolak harga dan pelemahan daya beli yang masih berlanjut hingga kuartal ketiga 2026.