KOBA — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bangka Tengah memastikan program peremajaan sawit rakyat tahun ini berjalan dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Total luas lahan yang masuk program peningkatan produktivitas mencapai 540,94 hektare, mencakup intensifikasi seluas 379,45 hektare dan peremajaan seluas 161,49 hektare.
Kepala DPKP Bangka Tengah, Dian Akbarini, menegaskan bahwa peremajaan menjadi kunci untuk memutus siklus tanaman tua yang selama ini menekan hasil panen pekebun.
“Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperbaiki kualitas tanaman agar mampu memberikan hasil yang lebih optimal bagi petani,” kata Dian di Koba, Kamis (6/8/2026).
Tahap awal penyaluran benih sudah mulai bergulir. Sebanyak 1.085 batang benih kelapa sawit tahap pre nursery telah didistribusikan kepada kelompok tani di Desa Namang dan Desa Kulur Ilir.
Selanjutnya, pemkab menyiapkan 8.000 batang bibit siap tanam untuk enam kelompok tani yang tersebar di Desa Terentang III, Teru, Namang, Katis, Kerantai, dan Cambai. Bibit unggul ini diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan kebun generasi baru yang lebih produktif.
Bukan hanya soal mengganti tanaman tua, Pemkab Bangka Tengah juga mendorong pekebun masuk ke rantai pasar yang lebih baik. Pendampingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) diberikan kepada Gapoktan Latih Asri di Desa Sungkap dan Perkumpulan Kelompok Tani Suka Makmur Celuak.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas pasar produk sawit rakyat. Sertifikasi ISPO menjadi syarat penting agar produk sawit lokal bisa diterima di pasar yang mensyaratkan praktik keberlanjutan.
“Penguatan produktivitas, penyediaan bibit unggul dan penerapan standar ISPO menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit,” ujar Dian.
Dengan kombinasi peremajaan dan intensifikasi, pemkab menargetkan kebun sawit rakyat di Bangka Tengah tidak lagi bergantung pada tanaman berumur tua. Program ini juga menjadi jawaban atas fluktuasi harga TBS yang kerap kali tidak sebanding dengan biaya produksi pekebun kecil.
Keberlanjutan program akan terus dipantau melalui pendampingan teknis di lapangan. Pemkab berharap dukungan BPDP pada 2026 ini bisa menjadi momentum kebangkitan sawit rakyat di wilayah penghasil timah tersebut.