TANJUNGPANANDAN — Lesunya sektor pertambangan timah di Belitung tidak hanya soal regulasi, tetapi telah berimbas langsung pada kontraksi ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, saat mendampingi rombongan jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, dan Ketua DPRD Belitung Timur dalam audiensi bersama Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Kamis.
"Kondisi pertambangan timah saat ini tidak hanya berdampak pada regulasi dan tata kelola semata, tetapi berimbas langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Belitung," kata Vina saat dihubungi ANTARA di Tanjungpandan.
Vina menyoroti dua isu utama yang menjadi sumber permasalahan tata niaga timah saat ini. Pertama, disparitas harga timah di tingkat lokal yang jauh di bawah harga pasar dunia. Kedua, minimnya alokasi kuota RKAB yang disetujui pemerintah pusat.
"Harga pembelian timah di tingkat masyarakat lokal saat ini sangat rendah. Di sisi lain, kuota RKAB yang disetujui pemerintah pusat dinilai berada jauh di bawah potensi riil kandungan timah yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya.
Menghadapi kondisi ini, DPRD Kabupaten Belitung mendorong adanya penyesuaian dan peningkatan kuota RKAB dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial agar PT Timah Tbk melalui mitra resminya dapat menyerap hasil tambang masyarakat secara optimal.
Selain untuk menjaga stabilitas ekonomi warga, peningkatan kuota diyakini efektif menekan risiko penyelundupan timah yang marak terjadi. Hal ini juga dinilai dapat mencegah potensi hilangnya penerimaan negara dan daerah dari sektor pertambangan.
"Kami memohon adanya tata kelola niaga timah yang menjamin kepastian rakyat Bangka Belitung saat ikut menambang dan menikmati hasil kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri," tegas Vina.
Vina berharap koordinasi dengan Kemhan RI dan kementerian/lembaga terkait dapat melahirkan regulasi pertambangan rakyat yang tertata baik, adil, memberikan kepastian hukum, serta tetap ramah lingkungan. Ia menekankan, persoalan ini harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial.
"Yang pada ujungnya akan mengganggu ketahanan daerah dan nasional," ujar Vina menambahkan, mengingatkan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan jika tata niaga timah tidak kunjung diperbaiki.