PANGKALPINANG — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada semester pertama 2026 menunjukkan penguatan signifikan. Dari target APBN sebesar Rp5,29 triliun, pendapatan yang sudah terkumpul mencapai 40,56 persen, didorong oleh lonjakan penerimaan pajak dan PNBP.
Muhamad Mufti Arkan mengatakan, di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Babel tetap menunjukkan stabilitas harga yang terjaga. Realisasi belanja negara juga tercatat mencapai Rp4,44 triliun atau 52,54 persen dari pagu Rp8,46 triliun.
Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1,92 triliun. Angka ini tumbuh 27,79 persen secara tahunan, menunjukkan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di Babel yang meningkat.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp152,35 miliar, tumbuh 25,28 persen secara tahunan. Sektor kepabeanan dan cukai juga mencatatkan realisasi Rp76,81 miliar, setara 71,60 persen dari target tahunan.
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,48 triliun atau 48,05 persen dari pagu. Yang menarik, belanja modal tumbuh sangat tinggi yakni 104,91 persen secara tahunan, menandakan percepatan pembangunan infrastruktur dan aset daerah.
Transfer ke Daerah (TKD) juga telah tersalurkan sebesar Rp2,97 triliun atau 55,09 persen dari target. Mufti menekankan bahwa posisi ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai instrumen stabilisasi dan pengungkit ekonomi, mengingat Babel merupakan wilayah dengan aliran neto sumber daya fiskal dari pusat.
Kanwil DJPb Babel juga mendorong sektor produktif melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMI). Hingga akhir Juni 2026, KUR tersalur Rp838,99 miliar kepada 11.653 debitur, atau 50,09 persen dari target Rp1,67 triliun.
Pembiayaan UMI mencapai Rp51,62 miliar kepada 9.163 debitur. Kabupaten Bangka tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran tertinggi untuk kedua skema pembiayaan tersebut.
"Kita akan terus menjaga APBN regional agar tetap sehat, kredibel dan adaptif untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah," ujar Mufti di Pangkalpinang, Jumat.